KUR Perumahan salah sasaran menjadi sorotan tajam sejumlah pengamat kebijakan publik. Pemerintah, yang mengklaim program ini untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak, justru dinilai memberikan kemudahan pada pihak yang sudah mampu. Pertarungan narasi antara pemerintah dan para pengamat pun tak terelakkan.
Berikut lima fakta terbaru mengenai kontroversi KUR Perumahan yang disebut-sebut salah sasaran dan berpotensi merugikan rakyat kecil.
1. Program KUR Perumahan: Tujuan Mulia Tapi Realisasi Dipertanyakan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan diluncurkan sebagai salah satu strategi pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Skema pembiayaan ini menawarkan bunga ringan dan tenor panjang, yang seharusnya membantu kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Namun, muncul dugaan bahwa sebagian besar penerima manfaat bukanlah dari kalangan masyarakat miskin. Inilah yang memicu tudingan bahwa KUR Perumahan salah sasaran.
2. Pengamat Sebut KUR Perumahan Dinikmati Kelompok Mampu
Sejumlah pengamat menyampaikan kritik keras terhadap program ini. Salah satunya adalah analis kebijakan dari INDEF yang menyatakan bahwa skema KUR perumahan lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan menengah ke atas. Hal ini disebabkan oleh minimnya verifikasi dan kurangnya pengawasan dalam proses distribusi kredit.
Menurut mereka, kelompok yang benar-benar membutuhkan justru sulit mengakses fasilitas ini karena terbentur syarat administrasi dan penilaian kelayakan yang tidak berpihak.
3. Pemerintah Membantah: Program Sudah Sesuai Sasaran
Menanggapi tudingan tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR membantah bahwa KUR Perumahan salah sasaran. Mereka menyatakan bahwa program ini masih dalam koridor target yang telah ditetapkan, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah.
Bahkan, pemerintah mengklaim telah melakukan evaluasi rutin dan menyesuaikan skema agar lebih tepat sasaran. Namun, pembuktian di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum sepenuhnya dijawab.
4. Data Penerima KUR Dipertanyakan: Transparansi Minim
Kritik juga muncul terkait minimnya transparansi data penerima KUR Perumahan. Lembaga swadaya masyarakat meminta agar pemerintah membuka data penerima manfaat agar publik dapat menilai apakah benar program ini tepat sasaran atau justru melenceng.
Ketidakjelasan data menjadi alasan utama pengamat menyebut KUR Perumahan salah sasaran, karena sulit membuktikan siapa sebenarnya yang menerima manfaat dan sejauh mana dampaknya terhadap pengentasan backlog perumahan.
5. Efek Domino Terhadap Harga Properti dan Kesenjangan
Kritik terakhir mengarah pada efek jangka panjang dari program yang tidak terkontrol ini. Jika benar bahwa KUR Perumahan salah sasaran, maka akan muncul efek domino berupa kenaikan harga properti di kawasan tertentu, karena kelompok mampu mampu membeli lebih banyak unit rumah.
Akibatnya, masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru semakin tersisih dari akses kepemilikan rumah. Ini bertolak belakang dengan tujuan awal program untuk menekan angka backlog perumahan yang saat ini mencapai lebih dari 12 juta unit.
Baca juga : Cara Urus Sertifikat Tanah Sendiri di 2025: Panduan Resmi Tanpa Calo
Solusi: Perbaikan Mekanisme dan Pengawasan Ketat
Para pengamat menekankan perlunya perbaikan dalam mekanisme penyaluran KUR Perumahan. Pemerintah diminta untuk memperketat proses verifikasi, meningkatkan transparansi data, serta memperluas sosialisasi kepada kelompok masyarakat miskin yang menjadi target utama.
Tanpa langkah perbaikan yang jelas, tudingan bahwa KUR Perumahan salah sasaran akan terus bergulir dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap program pemerintah.
Masyarakat Sipil Desak Audit Menyeluruh Program KUR Perumahan
Desakan dari masyarakat sipil agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program KUR Perumahan semakin menguat. Beberapa organisasi kemasyarakatan menilai bahwa program ini tidak hanya salah sasaran, tetapi juga rawan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu menjelang tahun politik. Mereka meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut turun tangan mengawasi aliran dana subsidi tersebut. Jika tidak ada keterbukaan dan evaluasi mendalam, dikhawatirkan tujuan jangka panjang program ini akan gagal total. Isu KUR Perumahan salah sasaran tidak boleh diabaikan jika pemerintah benar-benar ingin mewujudkan keadilan sosial dalam sektor perumahan.
Kesimpulan: KUR Perumahan Perlu Dievaluasi Ulang
Kontroversi seputar KUR Perumahan salah sasaran menunjukkan bahwa niat baik tidak selalu menghasilkan hasil baik jika tidak diiringi dengan pengawasan dan implementasi yang kuat. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan publik dan pengamat agar kebijakan ini benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Jika tidak, maka program ini bisa menjadi bumerang, merugikan rakyat kecil, dan memperparah ketimpangan kepemilikan rumah di Indonesia.
