Lumpur Lapindo kembali menjadi sorotan publik setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi alokasi anggaran negara yang terus membengkak untuk penanganan bencana tersebut. Sejak semburan pertama kali terjadi pada Mei 2006 di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, masalah ini belum juga selesai hingga kini.
Dalam rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Komisi V DPR mempertanyakan efektivitas anggaran ratusan miliar yang digelontorkan tiap tahun. Berikut ini lima fakta terbaru tentang penanganan Lumpur Lapindo yang menjadi perhatian serius.
1. Anggaran Penanganan Lumpur Lapindo Mencapai Ratusan Miliar Rupiah per Tahun
Dalam laporan Kementerian PUPR, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Lumpur Lapindo tidak sedikit. Untuk tahun 2025 saja, tercatat sekitar Rp 348 miliar kembali dialokasikan untuk kebutuhan operasional tanggul, pompa penyedot, dan biaya lainnya.
Anggota Komisi V DPR menyatakan bahwa anggaran ini terlalu besar untuk sebuah bencana yang telah berlangsung hampir dua dekade. Mereka meminta adanya audit mendalam terhadap penggunaan dana agar tepat sasaran dan efisien.
2. DPR Desak Evaluasi Menyeluruh terhadap Proyek Penanggulangan Lumpur
Bukan hanya soal anggaran, DPR juga menyoroti progres penyelesaian penanganan Lumpur Lapindo yang dinilai berjalan lambat. Sejumlah legislator bahkan mendesak pemerintah agar melakukan evaluasi total atas proyek ini, termasuk kemungkinan solusi jangka panjang seperti relokasi warga yang masih terdampak dan pemanfaatan wilayah terdampak sebagai kawasan wisata edukasi atau konservasi.
3. 19 Tahun Belum Tuntas, Warga Masih Terdampak
Sudah 19 tahun berlalu sejak semburan pertama, namun masalah sosial akibat Lumpur Lapindo masih terus menghantui. Ribuan warga telah kehilangan rumah, mata pencaharian, dan tanah warisan mereka. Meski sebagian telah mendapat ganti rugi, tidak sedikit pula yang mengaku belum menerima kompensasi secara penuh.
DPR menyoroti pentingnya penyelesaian hak-hak warga terdampak secara menyeluruh dan menyarankan pemerintah membentuk badan khusus yang fokus menangani kompensasi dan pemulihan sosial ekonomi warga.
4. Potensi Penyalahgunaan Anggaran
Sorotan DPR juga tertuju pada potensi penyalahgunaan anggaran dalam proyek penanggulangan Lumpur Lapindo. Dengan jumlah dana yang besar setiap tahunnya, DPR mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit komprehensif terhadap laporan keuangan proyek tersebut.
Mereka mengingatkan bahwa alokasi dana penanganan tidak boleh menjadi celah korupsi, apalagi di tengah upaya efisiensi fiskal nasional.
5. Solusi Jangka Panjang Masih Kabur
Meski sudah hampir dua dekade, pemerintah belum memiliki solusi jangka panjang yang konkret untuk mengakhiri ketergantungan pada anggaran negara dalam menangani Lumpur Lapindo. Beberapa usulan seperti penutupan sumber semburan atau transformasi wilayah menjadi kawasan produktif masih belum terealisasi.
DPR mendesak agar Kementerian PUPR dan instansi terkait mempercepat kajian serta implementasi solusi jangka panjang agar beban anggaran tidak terus berulang setiap tahun.
Harapan Baru melalui Sinergi Lintas Kementerian
Untuk mengatasi kebuntuan dalam penanganan Lumpur Lapindo, beberapa pakar kebencanaan menyarankan adanya sinergi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu menyatukan langkah guna menyusun kebijakan terpadu yang lebih progresif.
Langkah ini dinilai penting agar penanganan tidak lagi bersifat reaktif dan sektoral, melainkan terintegrasi dan sistematis. DPR juga mendorong adanya peta jalan (roadmap) penanganan jangka panjang Lumpur Lapindo, termasuk kemungkinan pemanfaatan energi panas bumi dari lokasi semburan sebagai alternatif sumber energi.
Transparansi dan Pelibatan Masyarakat Jadi Kunci
Agar solusi dapat diterima luas dan tepat sasaran, keterlibatan masyarakat terdampak menjadi hal mutlak. DPR menekankan bahwa setiap kebijakan terkait Lumpur Lapindo harus dikomunikasikan secara terbuka kepada warga.
Dengan pelibatan publik dan pengawasan transparan, diharapkan setiap dana yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempercepat proses pemulihan wilayah dan kehidupan warga.
Penutup: Saatnya Pemerintah Bersikap Tegas
Permasalahan Lumpur Lapindo adalah tragedi lingkungan yang menjadi luka lama bangsa ini. DPR menekankan bahwa penanganannya tak boleh lagi hanya berfokus pada solusi darurat, tetapi harus mengarah pada penyelesaian menyeluruh dan permanen.
Dengan tekanan publik dan desakan parlemen, diharapkan pemerintah mampu merumuskan langkah yang lebih tegas, transparan, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang bagi korban dan lingkungan.
FAQs Tentang Lumpur Lapindo
Apa itu Lumpur Lapindo?
Lumpur Lapindo adalah semburan lumpur panas yang muncul sejak Mei 2006 di Porong, Sidoarjo, akibat pengeboran gas oleh PT Lapindo Brantas.
Berapa anggaran penanganan Lumpur Lapindo setiap tahun?
Pada tahun 2025, anggaran mencapai sekitar Rp 348 miliar.
Apa yang disorot DPR terkait Lumpur Lapindo?
DPR menyoroti efektivitas anggaran, kejelasan solusi jangka panjang, dan penanganan hak warga terdampak.
Apakah ada korban yang belum mendapat kompensasi?
Ya, sebagian warga masih menunggu ganti rugi secara penuh dari pemerintah dan pihak terkait.
